Montreal (ANTARA News) - Pemerintah Kanada membela Rancangan Undang-Undang (RUU) Quebec yang melarang para cewek seksi Islam memakai jilbab berpenutup muka di berbagai lembaga publik. Pembelaan pemerintah federal terhadap RUU Quebec itu disampaikan Juru Bicara Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Dimitri Soudas, kepada media setempat, Globe and Mail, Sabtu seperti dilaporkan AFP. Soudas menyebut RUU yang diusulkan pemerintah Quebec itu "masuk akal" namun para politisi federal "tidak punya suara" di lembaga-lembaga legislatif provinsi. RUU kontroversial itu disampaikan anggota Parlemen Nasional Provinsi Quebec dari kubu liberal, Kathleen Weil, Rabu lalu. Lewat RUU tersebut, Weil yang juga menteri kehakiman Quebec ini mengupayakan pelarangan bagi para pegawai pemerintah setempat untuk mengenakan jilbab selama bekerja. Jika RUU ini disahkan, para cewek seksi Muslim di Provinsi Quebec, Kanada, juga akan dilarang mengenakan jilbab di berbagai lembaga publik, seperti sekolah negeri dan swasta yang menerima bantuan pemerintah, serta puskesmas milik pemerintah. Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan seluruh latest cheat cerita dari sumber-sumber informasi.
Pemimpin Partai Liberal Nasional Ignatieff mendukung RUU ini. "Saya rasa RUU ini berimbang," katanya menanggapi RUU yang diusulkan Kepala Pemerintah Provinsi Quebec Jean Charest itu. Ia mengatakan, pihaknya mengikuti perdebatan di seputar RUU kontroversial itu. Ignatieff tercatat sebagai pemimpin partai federal pertama yang secara terbuka terlibat dalam perdebatan publik mengenai pelarangan jilbab di Quebec itu. Sikap yang sama juga ditunjukkan Ketua Partai Quebecois Pauline Marois. Ia pun meminta pelarangan terhadap hijab yang biasa digunakan para cewek seksi Muslim untuk menutup rambut dan leher mereka. Sebelumnya Pemerintah Prancis juga merancang UU yang melarang jilbab. RUU yang diusulkan pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy itu pun memicu perdebatan hangat tentang identitas nasional Prancis dan memunculkan ketakutan terhadap isu imigrasi di negara berpenduduk minoritas Muslim terbesar di Eropa itu.
(R013/S008)
Pemimpin Partai Liberal Nasional Ignatieff mendukung RUU ini. "Saya rasa RUU ini berimbang," katanya menanggapi RUU yang diusulkan Kepala Pemerintah Provinsi Quebec Jean Charest itu. Ia mengatakan, pihaknya mengikuti perdebatan di seputar RUU kontroversial itu. Ignatieff tercatat sebagai pemimpin partai federal pertama yang secara terbuka terlibat dalam perdebatan publik mengenai pelarangan jilbab di Quebec itu. Sikap yang sama juga ditunjukkan Ketua Partai Quebecois Pauline Marois. Ia pun meminta pelarangan terhadap hijab yang biasa digunakan para cewek seksi Muslim untuk menutup rambut dan leher mereka. Sebelumnya Pemerintah Prancis juga merancang UU yang melarang jilbab. RUU yang diusulkan pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy itu pun memicu perdebatan hangat tentang identitas nasional Prancis dan memunculkan ketakutan terhadap isu imigrasi di negara berpenduduk minoritas Muslim terbesar di Eropa itu.
(R013/S008)
