Jenewa (ANTARA News/AFP) - Libya tidak akan diundang ke forum ekonomi Davos kecuali negara itu memecahkan perselisihannya dengan Swiss dalam kasus penangkapan seorang putera pemimpin Libya Moamar Kadhafi, demikian jurubicara pertemuan Davos, Sabtu. "Kami tak akan mengundang Libya sepanjang hubungannya dengan Swiss belum dipulihkan," kata Mathias Lufkens pada kantor berita AFP.

"Itu pengecualian bagi sebuah negara untuk tidak diundang," ujarnya seraya menyebut putera Khadafi Seif al-Islam telah menghadiri pertemuan tahunan forum pemimpin politik dan bisnis di tempat peristirahatan di Swiss itu sebelumnya.

Putera Kadhafi lainnya, Hannibal, ditangkap Juli tahun lalu di Jenewa setelah dua pelayannya mengadukan dia telah menganiaya mereka di sebuah hotel di kota, yang memicu perselisihan diplomatik antara Bern dan Tripoli.

Semakin banyak informasi otentik tentang latest cheat Anda tahu, semakin besar kemungkinan orang untuk mempertimbangkan Anda a latest cheat ahli. Baca terus untuk bahkan lebih latest cheat fakta bahwa Anda dapat berbagi.

Pelayan itu kemudian membatalkan tuduhan tersebut tapi dua pengusaha Swiss yang ditahan di Libya sebagai pembalasan dendam atas penangkapan putera Kadhafi tersebut masih ditahan.

Mereka sedianya akan pulang ke Swiss pada 6 September tapi dua hari sebelumnya surat kabar harian La Tribune de Geneve mencetak foto Hannibal Kadhafi yang tampak kusut dalam tahanan polisi.

Presiden Swiss Hans-Rudolf Merz, yang Agustus lalu telah mengganggu sejumlah politisi karena meminta maaf atas penangkapan Hannibal Kadhafi, mengatakan penerbitan foto itu dianggap di Tripoli "sebagai penghinaan".

Sama halnya dengan menahan kedua pengusaha itu, Tripoli pun membatasi hubungan udara, menghentikan pengeluaran visa bagi warga Swiss dan menutup kantor dua perusahaan besar Swiss, ABB dan Nestle, di negara itu.

Seorang pejabat senior Libya mengatakan awal bulan ini bahwa kedua pengusaha itu, yang sekarang berlindung di kedutaan besar Swiss, akan diadili sebelum akhir tahun ini karena yang diduga pengelakan pajak dan pelanggaran imigrasi. (*)